Kegiatan PAMS yang dilakukan oleh LPMP terhadap SMP Negeri 1 Cugenang sudah berakhir di Tahun 2016. kegiatan terebut memberikan pengaruh yang positif bagi semua guru untuk meningkatkan kompetensinya dan sekaligus meningkatkan mutu sekolah yang memiliki wawasan internasional. sekolah yang berwawasan internasional seharusnya semua komponen sekolahnya menggunakan bahasa inggris dan berwawasannya secara internasional. tetapi bagi SMP Negeri 1 Cugenang baru wawasan saja untuk selalu melihat dan merujuk kepada negara-negara yang maju di dunia khususnya dalam bidang pendidikan.
Program PAMS ini yang dapat dirasakan oleh guru khususnya saya pribadi diantaranya; Guru dituntut menguasai IT dengan membuat blog, mengetahui, membuat soal-soal Hots, Lessen Study, memperdalam pembuatan RPP, teknik penilaian, serta model-model pembelajaran. oleh karena itu guru memiliki peranan penting untuk memajukan pendidikan, sehingga berdampak pada kualitas lulusan para peserta didik.
Jumat, 28 Oktober 2016
MATERI PKn KELAS IX
BAB
I
PARTISIPASI
DALAM USAHA PEMBELAAN NEGARA
A. Pentingnya Usaha
Pembelaan Negara
Pengertian Negara menurut:
1.
Istilah atau arti kata
yaitu:
a. State
dari bahasa Inggris
b. Staat
dari bahasa Belanda
c. Lo
Stato dari bahasa Italia
d. Polis
dari bahasa Yunani
e. Etat
dari bahasa Perancis
2.
Para ahli, diantaranya:
a. Harold
J. Laski, menyatakan Negara adalah suatu masyarakat yang dipadukan karena
mempunyai wewenang yang bersifat memaksa dan secara fisik lebih Agung daripada
individu atau kelompok dalam masyarakat
b. Max
weber, menyatakan Negara adalah suatu masyarakat yang mempunyai monopoli dalam
menggunakan kekerasan fisik secara sah dalam suatu wilayah
c. Robert
M. Maciver, menyatakan Negara adalah perkumpulan yang menyelenggarakan
penertiban dalam suatu mesyarakat tertentu dengan berdasarkan sistem hukum
d. Karl
Max, menyatakan Negara adalah suatu kekuasaan bagaimana (penguasa) untuk
menindas manusia yang lain
e. Prof.
Soenarko menyatakan Negara adalah suatu organisasi masyarakat yang mempunyai
daerah tertentu dimana kekuasaan Negara berlaku sepenuhnya sebagai kedaulatan
f. Prof.
Miriam Budiarjo, menyatakan Negara adalah organisasi yang dalam suatu wilayah
dapat memaksakan kekuasaannya secara sah terhadap semua golongan kekuasaan
lainnya, dan dapat menetapkan tujuan-tujuan dari kehidupan bersama
g. Van
Apeldoorn, menyatakan Negara mengandung arti penguasa, persekutuan rakyat,
wilayah dan kas negara
3.
Sudut pandang kekuasaan
adalah
a. Negara
dalam arti formal yaitu organisasi kekuasaan yang berdaulat dengan tata
pemerintahannya melaksanakan tata tertib atas kelompok manusia di wilayah
Negara itu
b. Negara
dalam arti materiil yaitu masyarakat
yang merupakan persekutuan hidup atau perkumpulan social
Tujuan
Negara menurut:
1. Pembukaan
UUD 1945 alinea keempat yaitu:
a. Melindungi
segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
b. Memajukan
kesejahteraan umum
c. Mencerdaskan
kehidupan bangsa
d. Ikut
melaksanakan kertertiban dunia
2.
Charles E. Miriam
yaitu:
a. Menciptakan
keamanan ekstern
b. Memelihara
ketertiban intern
c. Mewujudkan
keadilan
d. Meningkatkan
kesejahteraan
e. Mengembangkan
kebebasan
Fungsi
Negara Indonesia, mencakup:
1. Fungsi
pertahanan, yaitu mempunyai kemampuan mananggulangi timbulnya serangan dan
ancaman baik dari dalam maupun dari luar dengan cara membentuk alat Negara yang
tangguh demi tetap tegaknya Negara
2.
Fungsi keamanan dan
ketertiban, yaitu menciptakan suasana yang aman dan tentram demi keserasian dan
keharmonisan hidup bernegara bagi warga negaranya
3.
Fungsi kesejahteraan
dan kemakmuran, yaitu menyelenggarakan pembangunan demi terwujudnya masyarakat
yang adil dan makmur sejahtera di segala bidang
4. Fungsi
keadilan, yaitu membentuk badan-badan peradilan dan penegak hukum yang dapat
menjamin dan melindungi kepentingan masyarakat
Sifat-sifat
khusus yang dimiliki Negara pada umumnya adalah:
1. Sifat
memaksa, yaitu Negara memiliki kekuasaan terhadap unsur yang ada didalamnya,
untuk mematuhi dan mentaati peraturan perundangan demi keutuhan dalam menegakan
kedaulatan Negara
2.
Sifat monopoli, yaitu
hanya negaralah yang berkuasa menetapkan arah dan tujuan Negara untuk dicapai
oleh semua masyarakat yang beragam
3. Sifat
menyeluruh, yaitu bahwa Negara menetapkan hak dan kewajiban bagi warga
negaranya untuk dilindungi serta berkewajiban menjungjung tinggi
pemerintahannya
Unsur-unsur
Negara menurut konvensi Montevideo adalah:
1. Unsur
Konstitutif yaitu:
a. Wilayah
c. Pemerintahan yang berdaulat
b. Rakyat
2. Unsur
Deklaratif yaitu pengakuan dari Negara lain
Hakekat
bela Negara adalah sikap atau tindakan warga Negara yang dilandasi oleh
kecintaan kepada Negara dan diwujudkan dalam kesediaan untuk melindungi,
mempertahankan serta memajukan bangsa dan Negara secara bersama.
Pengertian
bela Negara menurut:
1. Undang-Undang
nomor 3 Tahun 2002 adalah sikap atau prilaku warga Negara yang dijiwai oleh
kecintaannya kepada NKRI yang berdasarkan pancasila dan UUD 1945 dalam menjamin
kelangsungan hidup bangsa dan Negara
2. Chaidir
Basri adalah sikap tekad dan tindakan warga Negara yang teratur, menyeluruh
terjadi dan berlanjut dilandasai kecintaan terhadap tanah air, kesadaran
berbangsa dan bernegara Indonesia, keyakinan dan kesaktian pancasila sebagai
ideologi Negara
Latar
belakang pentingnya bela Negara yaitu masih adanya ancaman dari dalam negeri
dan luar negeri berupa:
a. Upaya
penggantian ideologi pancasila dengan ideologi lain
b. Kegiatan
sparatisme yang ingin memisahkan diri dari NKRI
c. Terjadinya
berbagai kerusuhan akibat adanya ketimpangan sosial
d. Kegiatan
terorisme melalui aksi teror bersenjata
e. Serbuan
budaya asing
f. Penjarahan
kekayaan alam
Dasar
hukum upaya pembelaan Negara meliputi:
1. Undang-Undang
Dasar 1945 pasal 27 ayat 3 dan pasal 30 ayat 1
2. Undang-Undang
nomor 56 Tahun 1999 tentang Rakyat Telatih (Ratih)
3. Undang-Undang
nomor 3 Tahun 2002 tentang pertahanan Negara
4. Undang-Undang
nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI)
Alasan
yang menjadi motivasi atau pendorong setiap warga Negara untuk ikut serta dalam
usaha pembelaan Negara adalah:
1. Pengalaman
sejarah perjuangan dimasa lalu
2.
Kedudukan wilayah
geografis nusantara yang strategis
3.
Keadaan jumlah penduduk
yang besar
4.
Kekayaan sumber daya
alam yang melimpah
5.
Kemajuan IPTEK dibidang
persenjataan
6. Kemungkinan
timbulnya bencana perang
Pentingnya
bela Negara menjadi isi pidato presiden Amerika Serikat John F. Kenedy Tahun
1961 yang menyatakan sebagai berikut:
“Don’t
ask what your country can do for you, ask what can you do for country”. (Jangan
tanyakan apa yang dapat dilakukan oleh Negara untukmu, tapi tanyakan apa yang
bisa kamu lakukan untuk negaramu)
Bentuk-bentuk
pengakuan suatu Negara terhadap Negara lain, terdiri dari 2 macam, meliputi:
1. Pengakuan
secara defacto, yaitu pengakuan bedasarkan fakta atau kenyataan bahwa suatu
bangsa telah memproklamasikan sebagai Negara merdeka
2. Pengakuan
secara dejure, yaitu pengakuan berdasarkan hukum internasional, bahwa Negara
lain telah mengakui kemerdekaan suatu Negara
Unsur-unsur
yang terkandung dalam bela Negara menurut Departemen Pertahanan RI, meliputi:
1. Cinta
tanah air
2.
Kesadaran berbangsa dan
bernegara
3.
Meyakini pancasila
sebagai ideologi Negara
4.
Rela berkorban untuk
bangsa dan Negara
5. Memiliki
kemampuan awal bela Negara, baik secara fisik (kondisi kesehatan yang
mendukung) maupun psikis (kecerdasan)
Prinsip-prinsip
pembelaan Negara, meliputi:
1. Membela
Negara adalah suatu hak dan kewajiban setiap warga Negara
2.
Demi terwujudnya tujuan
nasional setiap warga Negara harus memiliki prinsip bahwa hari ini harus lebih
baik dari hari kemarin dan hari esok harus lebih baik dari hari ini
3.
Mencintai kemerdekaan
dan perdamaian dengan menentang segala bentuk penjajahan
4. Memerangi
kebodohan, kemiskinan dan ketertinggalan
B. Bentuk-Bentuk Usaha
Pembelaan Negara
Keikutsertaan warga Negara dalam usaha
pembelaan Negara menutut Undang-Undang nomor 3 Tahun 2002 pasal 9 ayat 1 dapat
dilaksanakan melalui:
1.
Pendidikan
kewarganegaraan
2.
Pelatih dasar
kemiliteran secara wajib
3.
Pengabdian sebagai
prajurit TNI secara sukarela atau wajib
4.
Pengabdian sesuai
propesi
5. Rakyat
terlatih yaitu komponen dasar kekuatan pertahanan keamanan Negara yang mampu
melaksanakan fungsi ketertiban umum, perlindungan rakyat, keamanan rakyat dan
perlawanan rakyat dalam rangka penyelenggaraan pertahanan Negara
Bentuk
sistim yang digunakan Negara Indonesia dalam upaya menciptakan pertahanan dan
keamanan adalah sistim pertahanan dan keamanan rakyat semesta (sishankamrata)
Dalam
melaksanakan sistim pertahanan keamanan rakyat semesta terlebih dahulu harus
mengenal:
1. Pengertian
dari:
a. Pertahanan
Negara yaitu segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan
wilayah NKRI dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap
keutuhan bangsa dan Negara
b. Penyelenggaraan
pertahanan Negara, yaitu segala kegiatan untuk melaksanakan kebijakan
pertahanan negara
2.
Tujuan pertahanan
Negara adalah menjaga dan melindungi kedaulatan Negara, keutuhan wilayah Negara
kesatuan RI dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman
3.
Fungsi pertahanan
Negara adalah mewujudkan dan mempertahankan seluruh wilayah NKRI sebagai satu
kesatuan pertahanan
4.
Prinsip-prinsip
penyelenggaraan pertahanan Negara yaitu:
a. Bangsa
Indonesia berhak dan wajib membela Negara serta mempertahankan kemerdekaan dan
kedaulatan Negara, keutuhan wilayah serta keselamatan segenap bangsa dari
segala ancaman
b. Pembelaan
Negara yang diwujudkan dengan keikutsertaan dalam upaya pertahanan Negara
merupakan tanggung jawab dan kehormatan setiap warga Negara
c. Bangsa
Indonesia cinta perdamaian, tetapi lebih cinta pada kemerdekaan
d. Bangsa
Indonesia menentang segala bentuk penjajahan dan menganut politik bebas aktif
e. Bentuk
pertahanan Negara bersifat semesta
f. Pertahanan
Negara disusun berdasarkan:
a. Prinsip
demokrasi
b. Hak
azasi manusia
c. Kesejahteraan
umum
d. Hukum
nasional
e. Ketentuan
hukum internasional atau kebiasaan internasional
f. Prinsip
hidup berdampingan secara damai dengan memperhatikan kondisi geografis
Indonesia sebagai Negara kepulauan
Komponen-komponen
yang terdapat dalam sistim pertahanan keamanan rakyat semesta (Sishamkamrata)
adalah sebagai berikut:
1. Komponen
utama, yaitu TNI dengan tugas pokoknya meliputi:
a. Mempertahankan
kedaulatan Negara dan keutuhan NKRI
b. Melindungi
kehormatan dan keselamatan bangsa Indonesia
c. Melaksanakan
operasi militer selain perang
d. Ikut
serta aktif dalam pemeliharaan perdamaian regional dan internasional
2.
Komponen cadangan,
yaitu sumber daya alam, sumber daya buatan, sarana dan prasara nasional
3.
Komponen pendukung,
yaitu:
a. Kepolisian
Negara NKRI adalah kepolisian nasional yang bertanggung jawab dibidang keamanan
dan bertanggungjawab langsung kepada presiden
b. Satuan
Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) adalah perangkat pemerintah daerah dalam
memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta menegakan peraturan daerah
c. Resimen
Mahasiswa (Menwa) adalah salah satu komponen pendukung sebagai kekuatan sipil
untuk mempertahankan Negara sebagai perwujudan Sishankamrata
d. Tenaga
ahli atau propesi adalah sumber daya manusia sesuai keahlian atau propesi yang
dimilikinya
e. Sumber
daya manusia adalah warga Negara yang secara psikis dan fisik dapat dibina dan
disiapkan kemampuannya untuk mendukung komponen kekuatan pertahanan Negara
Bentuk-bentuk
dan acaman atau gangguan yang dapat membahayakan pertahanan, keamanan dan
keselamatan Negara, terdiri dari:
1. Ancaman
dari dalam negeri, contohnya:
a. Kerusuhan
b. Pemaksaan
kehendak
c. Pemberontakan
angkatan bersenjata
d. Pemberontakan
dari golongan yang ingin mengubah ideologi Negara
Usaha-usaha
untuk mengatasi ancaman yang datang dari dalam negeri, diantaranya:
a. Meningkatkan
rasa kebanggaan terhadap bangsa
b. Membangun
saling pengertian dan penghargaan antar sesama warga Negara, meskipun berbeda
latar belakang kepentingannya.
c. Menjalankan
roda pemerintahan secara efektif dan efisien
d. Memperkuat
unsur-nsur yang menjadi alat pertahanan Negara seperti TNI
2.
Ancaman dari luar
negeri, contohnya:
a. Keinginan
Negara-negara besar untuk menguasai Indonesia karena posisinya strategis
b. Keinginan
Negara industri maju untuk menguasai Indonesia, karena memiliki kekayaan alam
yang melimpah
c. Bahaya
perang nuklir yang mengancam Indonesia
d. Arus
globalisasi yang menimbulkan banyak kerawanan dibidang poleksosbudhankam
Usaha
untuk mengatasi ancaman yang datang dari luar negeri, yaitu:
“Melaksanakan
politik luar negeri yang bebas aktif dengan dilandasi semangat pembukaan UUD
1945 alinea ke-4”
3. Ancaman
militer, yaitu ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata secara terorganisir
serta dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan kedaulatan Negara, keutuhan
wilayah dan keselamatan segenap bangsa.
Contoh
ancaman militer, meliputi:
a. Agresi
militer yaitu penggunaan kekuatan bersenjata oleh Negara lain terhadap
kedaulatan Negara, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa
b. Spionse,
yaitu ancaman yang dilakukan oleh Negara lain untuk mencari rahasia militer
c. Aksi
teror bersenjata, yaitu usaha untuk menciptakan ketakutan yang oleh orang atau
sekelompok orang yang membahayakan Negara
d. Sabotase,
yaitu merusak fasilitas penting militer dan objek vital nasional yang
membahayakan keselamatan bangsa
4.
Ancaman non militer, yaitu ancaman yang sifatnya
lebih komplek, multidimensial atau beragam. Contoh ancaman non militer,
meliputi:
a. Perusakan
lingkungan, seperti:
1. Pembakaran
hutan
2. Pembungan
limbah beracun
b. Bencana
alam, seperti:
1. Banjir 4. Longsor
2. Gunung
meletus 5. Tsunami
3. Gempa
bumi
c. Kegiatan
imigran gelap yang menjadikan Indonesia sebagai persinggahan, seperti:
1. Imigran
Vietnam 4. Imigran Iran
2. Imigran
Kamboja 5. Imigran Suriah
3. Imigran
Afganistan
d. Timbulnya
penyakit menular atau mewabah yang menyerang secara cepat dan meluas, seperti:
1. Penyakit
HIV
2. Penyakit
virus flu burung
C. Peran Serta Dalam Usaha
Pembelaan Negara
Bentuk organisasi kemasyarakat yang
berperan serta secara aktif sebagai perwujudan usaha pembelaan Negara adalah:
1.
Perlindungan masyarakat
(Linmas), yaitu kekuatan rakyat untuk menanggulangi dampak akibat bencana
perang atau alam
2.
Perlawanan rakyat
(Wanra), yaitu kekuatan rakyat yang bisa dijadikan sebagai bantuan tempur
3.
Keamanan rakyat
(karma), yaitu kekuatan rakyat dalam membantu polisi menjaga ketertiban dan
kemanan masyarakat
4. Pertahanan
sipil (Hansip), yaitu kekuatan rakyat yang berfungsi sebagai pelindung dalam
menanggulangi bencana, serta merupakan cadangan nasional untuk menghadapi
keadaan darurat
Contoh
peran serta dalam usaha pembelaan Negara dilingkungan:
1. Keluarga,
misalnya:
a. Menjaga
nama baik keluarga
b. Rela
berkorban demi kepentingan keluarga
2.
Sekolah, misalnya:
a. Mengikuti
kegiatan OSIS, Pramuka dan PMR
b. Mengikuti
kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler
c. Ikut
menjaga, mengamankan dan merawat sarana dan prasarana belajar
3.
Masyarakat, misalnya:
a. Melaksanakan
kegiatan Siskamling
b. Ikut
menjaga dan memelihara fasilitas umum
c. Meloporkan
kepada pihak yang berwenang bila melihat kejadian yang dapat mengganggu
ketertiban umum
4.
Negara, misalnya:
a. Menjaga
nama baik bangsa dan turut mengharumkan nama Negara melalui bidang olahraga,
teknologi dan seni
b. Ikut
serta mancegah dan mengatasi bila terjadi konplik yang mengakibatkan kerusakan
masal
c. Ikut
membantu sesama warga bangsa yang terkena musibah seperti bencana alam tanpa
memandang SARA (suku, agama dan RAS)
UJI
KOMPETENSI KE-1
Mata
Pelajaran : Pendidikan
Kewarganegaraan (PKn)
Standar
Kompetensi : Menampilkan Partisipasi
Dalam Usaha Pembelaan Negara
Kelas : IX/ 1
A.
Pilihlah
salah satu jawaban dari soal dibawah ini dengan tepat!
1. Istilah
Negara berasal dari kata State dalam bahasa Inggris, Staat dalam bahasa
Belanda, Lo Stato dalam bahasa Cina dan Polis dalam bahasa …
a. Prancis b. Yunani c. Jerman d. Spanyol
2. Suatu
masyarakat yang dipadukan karena mempunyai wewenang yang bersifat memaksa dan
secara fisik lebih agung daripada individu atau kelompok dalam masyarakat
adalah pengertian Negara menurut …
a. Van
Aveldorn c. Miriam Budiardjo
b. Max
Weber d. Harold J Laski
3. Tujuan
Negara Indonesia menurut pembukaan UUD 1945 alinea ke 4 adalah sebagai berikut, kecuali …
a. Mencerdaskan
kehidupan bangsa c. Melindungi sekelompok bangsa
b. Memajukan
kesejahteraan umum d. Ikut melaksanakan ketertiban dunia
4. Menyelenggarakan
pembangunan demi terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur, sejahtera
disegala bidang, termasuk fungsi …
a. Kesejahteraan c. Pertahanan
b. Keadilan d. Keamanan dan
ketertiban
5. Negara
memiliki kekuasaan terhadap unsur yang ada di dalamnya untuk mematuhi dan
mentaati peraturan perundangan demi keutuhan dan menegakan kedaulatan rakyat,
termasuk sifat Negara yang …
a. Melindungi c.
Memonopoli
b. Memaksa d.
Menyeluruh
6. Unsur
konstitutif menurut Konvesi montevidio tahun 1933 adalah sebagai berikut, kecuali …
a. Pengakuan
dari Negara lain c.
Memiliki rakyat
b. Memiliki
wilayah d. Pemerintahan yang berdaulat
7. Suatu
tempat yang berada diluar wilayah Negara yang bersangkutan atau di wilayah
Negara lain, tetapi dianggap wilayah Negara yang diwakili, disebut dengan …
a. Wilayah
ektrateritoral c.
Wilayah dirgantara
b. Wilayah
maritime d.
Wilayah Negara kesatuan
8. Pengakuan
Negara Mesir dan Australia terhadap kemerdekaan dan kedaulatan Negara kesatuan
Republik Indonesia (NKRI) termasuk kedalam pengakuan Negara secara …
a. De
Jure b. Integrasi c. Des Integrasi d. De Facto
9. Makna
kesatuan wilayah Indonesia dalam pertahanan dan keamanan, yaitu bahwa ancaman
terhadap satu pulau atau suatu daerah merupakan ancaman terhadap …
a. Kemerdekaan
bangsa c.
Kemandirian bangsa
b. Seluruh
bangsa d.
Kemajemukan bangsa
10. Pengakuan
Negara lain terhadap kemerdekaan suatu Negara termasuk unsur …
a. Normatif b. Deklaratif c. Realitas d. Subjektif
11. Bagi
warga Negara Indonesia, upaya pembelaan Negara pada hakekatnya dilandasi oleh …
a. Kesadaran
untuk mendapat penghargaan c. Kecintaan pada tanah air
b. Keharusan
dari Undang-Undang d. Keinginan untuk bersatu
12. Dibawah
ini termasuk alasan yang menjadi motivasi atau pendorong setiap warga negara
untuk ikut serta dalam pembelaan Negara, kecuali
…
a. Kemajuan
ekonomi yang begitu cepat
b. Pengalaman
sejarah perjuangan bangsa
c. Kekayaan
sumber daya alam yang melimpah
d. Wilayah
Indonesia yang strategis
13. Pentingnya
bela Negara menjadi isi pidato kenegaraan presiden Amerika Serikat Tahun 1961
yang menyatakan “Don’t ask what your countries do for you, ask what can you do
for your country”. Pernyataan tersebut diungkapkan oleh …
a. John
F. Kenedy c. Ronald Reagen
b. Barack
Obama d. Wisthon Churcil
14. Salah
satu dasar hukum dalam melaksanakan usaha pembelaan Negara adalah pasal 27 ayat
3 yang berbunyi “Setiap warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya …
a. Pembelaan
Negara c. Pertahanan Negara
b. Kesatuan
Negara d. Kemanan Negara
15. Prinsip-prinsip
pembelaan Negara mencakup hal-hal sebagai berikut, kecuali …
a. Membela
Negara adalah suatu hak dan kewajiban
b. Mencintai
kemerdekaan dan menentang penjajahan
c. Mencintai
perdamaian dan menentang penjajahan
d. Memiliki
kemampuan menggunakan senjata
16. Unsur-unsur
yang terkandung dalam bela Negara menurut departemen pertahanan Republik
Indonesia adalah sebagai berikut, kecuali
…
a. Kesadaran
berbangsa dan bernegara
b. Meyakini
pancasila sebagai ideologi Negara
c. Rela
berkorban untuk bangsa dan Negara
d. Memiliki
kemampuan menggunakan senjata
17. Salah
satu prinsip penyelenggaraan pertahanan Negara sebagai penjabaran pasal 9 ayat
1 UU Nomor 9 tahun 2002 tentang pertahanan Negara adalah …
a. Bangsa
Indonesia cinta persatuan dan kesatuan
b. Bentuk
pertahanan Negara bersifat sementara
c. Bentuk
pertahanan Negara disusun berdasarkan prinsip sama rata sama rasa
d. Menentang
segala bentuk monopoli kekuatan
18. Keikutsertaan
warga Negara sebagai bentuk usaha pembelaan Negara menurut UU No 3 tahun 2002
pasal 9 ayat 2 dapat diselenggarakan melalui hal-hal sebagai berikut, kecuali …
a. Pendidikan
kewarganegaraan
b. Pelatihan
dasar kemiliteran secara wajib
c. Pendidikan
Ilmu Pengetahuan Sosial
d. Pengabdian
sesuai dengan propesi
19. Sebagai
alat pertahanan Negara, salah satu tugas pokok tentara Nasional Indonesia
adalah …
a. Melakukan
operasi keamanan
b. Menjaga
kewibawaan Negara dalam forum Internasional
c. Memperkuat
dan menambah peralatan militer
d. Mempertahankan
kedaulatan Negara dan keutuhan wilayah NKRI
20. Sistim
yang digunakan Negara Indonesia dalam upaya menciptakan pertahanan dan keamanan
adalah …
a. Sistim
pertahanan keamanan yang ofensip
b. Sistim
pertahanan keamanan rakyat sementara
c. Sistim
pertahanan keamanan yang defensif
d. Sistim
pertahanan keamananberdasarkan zona wilayah
21. Komponen
yang terdapat dalam sistim pertahanan keamanan terdiri dari komponen utama,
cadangan dan pendukung. Dibawah ini termasuk komponen pendukung, kecuali …
a. Kepolisian
Negara RI
b. Satuan
Polisi Paming Praja dan resimen Mahasiswa
c. Tentara
Nasional Indonesia
d. Tenaga
PMI dan Tim SAR
22. Dibawah
ini termasuk kedalam bentuk ancaman dari dalam negeri yang dapat membahayakan
pertahanan, kemananan dan keselamatan Negara, kecuali …
a. Pemaksaan
kehendak c.
Demonstrasi
b. Kerusuhan d.
Pemberontakan senjata
23. Contoh
bentuk ancaman dari luar negeri yang dapat membahayakan pertahanan Negara,
diantaranya adalah …
a. Keinginan
Negara berkembang untuk bekerjasama dengan Indonesia
b. Keinginan
Negara besar untuk menguasai Indonesia
c. Bahaya
perang nuklir yang selalu mengancam Indonesia karena posisinya strategi
d. Keinginan
Negara industry untuk menguasai Indonesia, karena memiliki kekayaan alam yang
melimpah
24. Merusak
fasilitas penting militer dan objek vital nasional yang membahayakan
keselamatan bangsa, adalah pengertian dari …
a. Spionase b. Teror bersenjata c. Sabotase d. Agresi Militer
25. Ancaman
dalam bentuk non militer yaitu ancaman yang sifatnya komplek, multidimensional
atau beragam contohnya sebagai berikut, kecuali
…
a. Perusakan lingkungan
b. Bencana alam
c. Timbulnya penyakit menular atau mewabah yang menyerang secara cepat dan
meluas
d. Kegiatan transmigrasi yang tidak merata
26. Dalam
mengatasi ancaman yang dating dari luar negeri, Indonesia menerapkan prinsip …
a. Bebas aktiv b. Intervensi c. Kerjasama d. Integrasi
27. Contoh
peran serta dalam usaha pembelaan Negara dilingkungan masyarakat tercermin
dalam prilaku sebagai berikut, kecuali …
a. Ikut mengawasi keamanan lingkungan melalui kegiatan ronda malam secara
bergilir
b. Melaporkan segala kegiatan yang dianggap mengancam keamanan negara
c. Ikut menangkap prilaku terorisme dan menghakiminya
d. Menolak
setiap ajakan, hasutan dan propokasi yang tidak bertanggung jawab
28. Dibawah
ini adalah organisasi kemasyarakatan yang berperan aktif sebagai perwujudan
usaha pembelaan Negara, kecuali …
a. Perlawanan rakyat (Wanra) c. Pertahana Sipil (Hansip)
b. Lembaga swadaya
masyarakat (LSM) d. Keamanan rakyat (Kamra)
29. Salah
satu contoh peran serta dalam usaha pembelaan Negara dilingkungan sekolah
adalah …
a. Ikut dalam kegiatan pramuka
b. Ikut bergotong royong membangun jembatan
c. Ikut dalam kegiatan Siskamling
d. Ikut membantu pekerjaan orang tua
30. Peran
serta dalam usaha pembelaan Negara dilingkungan keluarga contohnya adalah …
a. Menjaga ketentraman dan kedamaian keluarga
b. Menyewa satuan pengaman untuk menjaga kemananan rumah
c. Membuat tembok tinggi sebagai pagar rumah
d. Membuat jadwal pembagian tugas diantara anggota keluarga
B.
Jawablah
pertanyaan dibawah ini dengan tepat!
1. Negara
dalam hubungannya dengan kekuasaannya mencakup Negara dalam arti formal dan
Negara dalam arti materil, jelaskan pengertian Negara dalam arti formal!
2. Dalam
rangka mewujudkan tujuannya, Negara tidak berfungsi untuk memenuhi kepentingan
individu melainkan mengutamakan kepentingan umum. Salah satu fungsi Negara
adalah menciptakan keamanan dan ketertiban, Jelaskan!
3. Salah
satu dasar hukum usaha pembelaan Negara adalah pasal 27 ayat 3 UUD 1945 hasil
amandemen. Kemukaan isi dari pasal tersebut!
4. Komponen
cadangan dalam sistim pertahanan dan keamanan Negara disiapkan untuk dikerahkan
melalui mobilisasi guna memperkuat komponen utama.
Komponen cadangan mencakup:
a. …………………
b. ………………..
c. ………………..
5. Pada
prakteknya bentuk peran serta dalam usaha pembelaan Negara bisa dilakukan
dilingkungan keluarga, sekolah, masyarakat dan Negara.
Kemukaan 2 contoh prilaku yang
mencerminkan bentuk peran serta dalam usaha pembelaan Negara dilingkungan
Negara!
BAB
II
PELAKSANAAN
OTONOMI DAERAH
A. Pengertian Otonomi
Daerah
Kata otonomi berasal dari bahasa latin
atau Yunani yaitu Auto berarti sendiri dan nomos berarti aturan atau hukum,
jadi otonomi adalah mengatur sendiri
Sedangkan pengertian Otonomi menurut
Prof. Bagir Manan adalah kemandirian untuk mengatur dan mengurus rumah
tangganya sendiri.
Pengertian otonomi daerah yaitu:
1.
Menurut Undang-Undang nomor
32 Tahun 2004 adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur
dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat
sesuai dengan peraturan perundang-undangan
2. Secara
umum adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan
masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat
Hakekat
otonomi daerah adalah keseimbangan dalam pembagian kewenangan antara pemerintah
pusat dengan pemerintah daerah
Alasan
pentingnya diberlakukan otonomi daerah adalah:
“Dengan
diberlakukannya otonomi daerah, pemerintah daerah dapat meningkatkan pelayanan
dan kesejahteraan, menciptakan kehidupan demokratis, keadilan, pemerataan serta
dapat memelihara hubungan yang serasi antara pusat dan daerah dalam rangka
menjaga keutuhan NKRI”.
Latar
belakang lahirnya otonomi daerah adalah:
1. Adanya
sistim sentralisasi
2. Pelaksanaan
sistim desentralisasi tidak dilakukan secara menyeluruh (komprehensip)
Dasar
hukum diberlakukan otonomi daerah adalah:
1. Undang-Undang
Dasar 1945 pasal 18 dan pasal 18A, B
2. Undang-Undang
nomor 32 Tahun 2004
Dalam
sistim ketatanegaraan Indonesia, dikenal 2 macam sistim pelaksanaan kekuasaan
meliputi:
1. System
sentralisasi yaitu sistim kekuasaan yang sepenuhnya diatur oleh pemerintah
pusat
2. System
desentralisasi, yaitu sistim perintahan yang menunjukan bahwa pemerintah daerah
memiliki kekuasaan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri
berdasarkan kebutuhan dan potensi daerahnya masing-masing
Dalam
pelaksanaan otonomi daerah dikenal istilah-istilah sebagai berikut:
1. Daerah
otonom yaitu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai bata-batas wilayah yang
berhak mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat
setempat, menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistim
NKRI. (Contoh daerah otonom meliputi propinsi, kabupaten, kota)
2.
Konsep otonomi yaitu
kebebasan untuk mengambil prakarsa sendiri untuk kepentingan masyarakat
setempat dengan tetap menghormati peraturan perundang-undangan nasional dalam sitim
NKRI
3. Hak
otonomi yaitu kekuasaan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya
sendiri
Hak
dan kewajiban daerah otonom adalah:
1. Hak-haknya,
meliputi:
a. Mengatur
urusan pemerintahan di daerah
b. Memilih
pemimpin daerah
c. Mengelola
aparatur daerah
d. Memungut
retribusi daerah dan pajak daerah
e. Mendapatkan
bagi hasil dari pengelolaan SDA didaerah
f. Mendapatkan
hak lainnya yang diatur dalam Undang-Undang
2.
Kewajibannya, meliputi:
a. Melindungi
masyarakat
b. Menjaga
persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional
c. Meningkatkan
kwalitas kehidupan masyarakat
d. Mengembangkan
kehidupan demokrasi
e. Mewujudkan
keadilan dan pemerataan
f. Meningkatkan
pelayanan dasar pendidikan
Prinsip-prinsip
otonomi daerah meliputi:
1. Prinsip
otonomi yang luas yaitu daerah memiliki wewenang untuk menyelenggarakan
pemerintahan yang mencakup semua bidang pemerintahan
2.
Prinsip otonomi yang
nyata yaitu daerah memiliki wewenang menyelenggarakan pemerintahan dibidang
tertentu secara nyata ada nyata berkembang didaerah
3. Prinsip
otonomi yang bertanggungjawab yaitu daerah bertanggungjawab untuk menigkaykan pelayanan
dan kesejahteraan masyarakat, mengembangkan kehidupan demokrasi, pemerataan,
keadilan serta memelihara hubungan yang serasi antara pusat dan daerah dalam
rangka menjaga keutuhan NKRI
Nilai-nilai
dasar yang terdapat dalam otonomi daerah meliputi:
1. Nilai
kebebasan yaitu masyarakat dan pemerintaha daerah memiliki kebebasan dalam
mengambil tindakan untuk memecahkan masalah bersama
2.
Nilai partisipasi yaitu
masyarakat berperan serta secara aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan
dan pengawasan kebijakan-kebijakan publik didaerahnya
3. Nilai
efektifitas dan efisien yaitu masyarakat akan melihat jalannya pemerintahan
yang tepat sasaran dan tidak melakukan pemborosan
Tujuan
otonomi daerah adalah
1. Meningkatkan
kesejahteraan rakyat 3. Meningkatkan daya saing daerah
2. Meningkatkan
pelayanan umum
Kewajiban
pemerintah dalam melaksanakan otonomi daerah yaitu:
1. Melakukan
pembinaan yang berupa pemberian pedoman seperti penelitian, pengembangan,
perencanaan dan pengawasan
2.
Memberikan standar,
arahan, bimbingan, pelatihan, supervisi pengendalian, koordinasi, pemantauan
dan evaluasi
3.
Memberikan fasilitas
berupa pemberian peluang kemudahan, bantuan dan dorongan kepada daerah agar
dapat melaksanakan otonomi secara efisien dan efektifitas sesuai peraturan
perundangan
Azas-azas
yang digunakan dalam melaksanakan otonomi daerah, meliputi:
1. Azas
desentralisai adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada
daerah otonomi dalam kerangka NKRI
2.
Azas dekosentrasi
adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah kepada gubernur sebagi wakil pemerintah
3. Azas
pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan desa, serta dari
daerah ke desa untuk melaksanakan tugas tertentu
Selain
ketiga azas tersebut terdapat Azas umum penyelenggara Negara, sebagai
pedoman tambahan dalam menjalankan pemerintahan didaerah, meliputi:
1. Azas
kepastian hukum
2.
Azas tertib
penyelenggara Negara
3.
Azas kepentingan umum
4.
Azas keterbukaan
5.
Azas proporsionalitas
6.
Azas propesionalitas
7.
Azas akuntabilitas
8.
Azas efisiensi
9. Azas
efektifitas
Lembaga-lembaga
pelaksana otonomi daerah, meliputi:
1. Pemerintah
daerah (eksekutif) yaitu kepala daerah seperti Bupati, walikota, gubernur
dengan tugas dan wewenangnya sebagai berikut:
a. Memimpin
penyelenggaraan pemerintah daerah berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan
DPRD
b. Mengajukan
rancangan Perda
c. Menetapkan
perda yang telah mendapat persetujuan DPRD
d. Mengajukan
RAPBD
e. Mengupayakan
terlaksananya kewajiban daerah
2.
DPRD (legislatif) yaitu
pimpinan DPRD dan alat kelengkapan lainnya, dengan tugas dan kewenangannya
sebagai berikut:
a. Bersama
kepala daerah menyusun dan menetapkan perda
b. Bersama
kepala daerah menyusun dan menetapkan RAPBD
c. Melakukan
pengawasan terhadap jalannya pemerintahan didaerah
d. Memberikan
pendapatan pertimbangan kepada pemerintah terhadap rencana perjanjian
internasional yang menyangkut kepentingan daerah
e. Menampung
dan menindak lanjuti aspirasi daerah dan masyarakat
Sedangkan
fungsi DPRD sendiri adalah
a. Legislasi
b. Anggaran
c. Pengawasan
Kriteria
yang harus dimiliki pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan
pemerintahan adalah:
1. Kriteria
eksternalitas yaitu penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan ditentukan
berdasarkan luas, besaran dan jangkauan dampak yang timbul akibat penyelenggaraan
suatu urusan pemerintah
2.
Kriteria akuntabilitas
yaitu penanggungjawab penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan ditentukan
berdasarkan kedekatannya dengan luas, besaran dan jangkauan dampak yang
ditimbulkan oleh penyelenggaraan suatu urusan pemerintahaan
3. Kriteria
efisiensi yaitu penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan ditentukan
berdasarkan perbandingan tingkat daya guna yang paling tinggi yang dapat
diperoleh.
Sumber-sumber
pendapatan daerah, mencakup:
1. Pendapatan
asli daerah (PAD)
2.
Dana perimbangan
3. Pendapatan
lain-lain
Ruang
lingkup daerah otonom, terdiri dari:
1. Propinsi
2.
Kabupaten
3. Kota
Disamping
ketiga ruang lingkup daerah otonom diatas, terdapat satu bentuk daerah otonom
lagi yang dikembangkan yaitu otonomi desa, pelaksana otonomi desa mencakup:
1. Pemerintahan
desa, yaitu kepala desa dan perangkat desa lainnya (sekretaris desa dan
perangkat desa). Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya kepala desa
bertanggung jawab kepada rakyat melalui BPD serta menyampaikan laporan
pelaksanaan tugasnya kepada Bupati
2.
Badan Perwakilan Desa
(BPD) yaitu wakil dari penduduk desa yang bersangkutan dan ditetapkan dengan
cara musyawarah mufakat.
Sedangkan
fungsi BPD sendiri yaitu:
a. Menetap
peraturan desa (perdes) bersama-sama kepala desa
b. Menampung
dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa
Dalam
melaksanakan otonomi daerah terdapat pembagian kewenangan antara pemerintah
daerah dan pusat yang terdiri dari:
·
Pemerintah daerah,
memiliki kewenangan dalam bidang:
1. Pendidikan 7. Penanaman modal
2. Kesehatan 8. Lingkungan hidup
3. Pekerjaan
umum 9. Pertanahan
4. Pertanian 10.
Koperasi
5. Perhubungan 11. Tenaga
kerja
6. Industri
dan perdagangan
·
Pemerintah pusat,
memiliki kewenangan dalam bidang:
1. Politik
luar negeri 4. Yustisi (peradilan)
2. Pertahanan 5. Moneter dan fiskal (keuangan)
3. Keamanan 6. Agama
Faktor-faktor
yang menjadi dasar pertimbangan jika suatu daerah akan dimekarkan atau ditambah
yaitu:
1. Kemampuan
ekonomi 5. Luas daerah
2.
Potensi daerah 6. Pertahanan
3.
Sosial politik 7.
Keamanan
4. Kependudukan
Akibat
atau dampak bila suatu daerah tidak mampu menyelenggarakan otonomi daerah,
diantaranya:
1. Daerah
dapat dihapus atau digabung dengan daerah lain
2. Penghapusan
dan penggabungan suatu daerah dilakukan setelah melalui proses evaluasi
terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah
Masalah-masalah
yang dihadapi dalam melaksanakan otonomi daerah adalah:
1. Kesulitan
untuk mengalihkan urusan yang biasa ditangani pemerintah pusat, menjadi urusan
daerah
2.
Sulitnya pemerintah
pusat melepaskan daerah begitu saja, karena sudah terlalu lama menguasai daerah
3. Miskinnya
kreatifitas dan inisiatif daerah dalam melaksanakan program pembangunan
didaerah
B. Pentingnya Partisipasi
Masyarakat Dalam Perumusan Kebijakan Publik
Pengertian partisipasi adalah:
1.
Menurut bahasa latin
atau Yunani, partisipasi berasal dari kata pars berarti bagian dan cepere
berarti mengambil. Jadi partisipasi adalah mengambil bagian
2. Menuerut
kamus besar bahasa Indonesia adalah turut berperan serta dalam suatu kegiatan
Sedangkan
pengertian partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat untuk ambil
bagian atau turut berperan serta dalam suatu kegiatan
Bentuk-bentuk
partisipasi dapat diwujudkan melalui:
1. Partisipasi
dalam bentuk buah pikir
2.
Partisipasi dalam
bentuk tenaga
3. Partisipasi
dalam bentuk keuangan atau harta benda
Tipe
partisipasi menurut Jeffry M. Paigi (197) meliputi:
1. Partisipasi
aktif, yaitu kegiatan warga Negara yang senantiasa menampilkan prilaku tanggap
(responsif) terhadap berbagai tahapan kebijakan pemerintah
2.
Partisipasi militan
radikal, yaitu kegiatan warga Negara yang senantiasa menampilkan prilaku
tanggap terhadap berbagai kebijakan pemerintah dengan cara-cara kekerasan
3.
Partisipasi pasif,
yaitu kegiatan warga Negara yang menerima atau menaati begitu saja segala
kebijakan pemerintah
4. Prilaku
apatis, yaitu kegiatan warga Negara yang tak mau tahu dengan apapun kebijakan
publik yang dibuat pemerintah
Usaha
yang perlu dilakukan agar partisipasi masyarakat tidak bertentangan dengan
kebijakan yang dijalankan pemerintah daerah adalah:
1. Menanamkan
kesadaran kepada masyarakat bahwa yang memiliki otonomi adalah masyarakat,
bukan hanya kepala daerah dan aparaturnya
2. Mengusahakan
terwujudnya masyarakat madani (civil society) yaitu masyarakat yang warganya
sadar akan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang dimilikinya
Pengertian
dari:
1. Kebijakan
publik adalah keputusan-keputusan yang mempunyai pengaruh penting terhadap
warga masyarakat
2. Kebijakan
publik daerah adalah serangkaian keputusan dan tindakan yang diambil oleh
pemerintah daerah, yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat
Alasan
pentingnya partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan publik adalah:
“Bahwa
dengan partisipasi masyarakat setiap kebijakan publik yang dihasilkan akan
mudah diterima dan dilaksanakan karena sesuai dengan aspirasi dan kepentingan
masyarakat tersebut”.
Ciri-ciri
kebijakan publik yaitu:
1. Secara
umum, meliputi:
a. Kebijakan
diputuskan oleh pihak yang berwenang
b. Materi
kebijakan ditujukan untuk kepentingan umum, bukan perorangan
c. Kebijakan
yang diputuskan biasanya dituangkan dalam bentuk surat keputusan, peraturan atau
undang-undang
2.
Di daerah, meliputi:
a. Kebijakan
dibuat oleh pemerintah daerah dan DPRD
b. Kebijakan
menyangkut persoalan bersama untuk kemajuan masyarakat daerah
c. Melibatkan
aparat pemerintah daerah
Asperk-aspek
yang harus diperhatikan dalam menentukan kebijakan publik, yaitu:
1. Kebijakan
publik harus bermanfaat bagi kepentingan rakyat banyak
2.
Proses perumusan
kebijakan publik harus melibatkan masyarakat
3.
Pelaksanaan kebijakan publik
harus menjamin rasa keadilan dan tidak diselewengkan
4. Kebijakan
publik tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, tidak
melanggar hukum dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat
Adanya
kebijakan publik daerah berfungsi untuk:
1. Menjaga
dan melindungi hak-hak warga negara
2. Mengatur
jalannya pemrintahan daerah agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakt daerah
Proses
perumusan peraturan daerah sebagai bentuk kebijakan publik, meliputi:
1. Perencanaan
penyusunan peraturan daerah
2.
Persiapan rancangan
peraturan daerah
3.
Teknik penyusunan
peraturan daerah
4.
Pembahasan rancangan
peraturan daerah
5.
Pengesahan dan
pengundangan peraturan daerah
6. Penyebarluaskan
peraturan daerah
Bentuk
tanggapan atau respon masyarakat terhadap kebijakan publik didaerah, meliputi:
1. Repon
positif yaitu mendukung secara positif sebuah kebijakan dengan penuh kesadaran
Contohnya:
a. Menyampaikan
usul dan saran dalam bentuk lisan atau tulisan yang ditujukan kepada PEMDA dan
DPRD
b. Mendukung
terselenggaranya proses penyusunan peraturan perundang-undangan
2.
Respon negatif yaitu
menolak atau tidak menerima sebuah kebijakan karena dianggap merugikan
kepentingannya
3. Respon
antisipasif yaitu tidak mendukung atau menolak suatu kebijakan, namun
memikirkan cara agar tidak terkena sangsi dari kebijakan tersebut
Faktor-faktor
penyebab masyarakat tidak aktif dalam perumusan kebijakan publik adalah:
1. Faktor
internal yaitu berasal dari dalam diri masyarakat
Contohnya:
a. Masyarakat
terbiasa dengan pola lama (pembuatan peraturan tanpa melibatkan partisipasi
masyarakat)
b. Masyarakat
tidak tahu prosedur berpartisipasi
c. Masyarakat
tidak mau tahu atau apatis
2.
Faktor eksternal yaitu
berasal dati luar anggota masyarakat
Contonhya:
a. Tidak
dibukanya kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi ketika merumuskan
kebijakan publik
b. Adanya
kesempatan berpartisipasi belum banyak diketahui masyarakat
c. Masih
adanya pola sentralistik yang tidak sesui dengan otonomi daerah
d. Adanya
anggapan bahwa keterlibatan masyarakat justru akan memperlambat proses
kebijakan publik
e. Kebijakan
publik yang dibuat belum menyentuh kepentingan masyarakat secara langsung
f. Kebijakan
publik yang dibuat tidak memihak kepentingan masyarakat
g. Hukum
belum ditegakan sepenuhnya secara adil
Hambatan-hambatan
yang dihadapi dalam melaksanakan kebijakan publik, diantaranya:
1. Rendahnya
kesadaran hukum dilingkungan masyarakat untuk melaksanakan kebijakan publik
2. Masyarakat
sengaja melanggar kebijakan publik, karena sangsinya tidak tegas
Konsekwensi,
dampak atau akibat tidak aktifnya masyarakat dalam melaksanakan kebijakan
publik didaerah, antara lain:
1. Perumusan
kebijakan publik didaerah tidak memenuhi hak-hak rakyat secara menyeluruh
2.
Timbulnya gejolak
karena kebijakan diambil tidak sesuai dengan harapan dan keinginan masyarakat
3.
Kebijakan publik yang diputuskan
dapat bertentangan dengan nilai-nilai budaya masyarakat
4.
Terhambatnya
pelaksanaan pembangunan nasional
5.
Merosotnya kepercayaan
masyarakat terhadap pemerintah daerah
6. Kemungkinan
terjadinya anarkisme dalam masyarakat
Manfaat
yang dirasakan bila masyarakat ikut serta dalam merumuskan kebijakan publik,
diantaranya:
1. Dapat
membentuk prilaku atau budaya demokrasi
2.
Dapat membentuk
masyarakat yang sadar hukum
3.
Dapat membentuk
masyarakat yang bermoral dan berakhlak mulia
4.
Dapat membentuk
masyarakat madani, yaitu masyarakat yang terdiri dari berbagai kelompok
masyarakat yang berbeda dan dapat hidup secara damai
Ciri-ciri
masyarakat madani adalah:
a. Memiliki
sikap kesukarelaan
b. Memiliki
sikap keswasembadaan
c. Memiliki
sikap kemandirian
d. Memiliki
sikap keterikatan kepada nilai-nilai yang disepakati bersama
Contoh-contoh
partisipasi yang dapat dilakukan dalam perumusan kebijakan publik dilingkungan
sekolah dan masyarakat, yaitu:
1. Dilingkungan
sekolah:
Contoh
partisipasi siswa dalam merumuskan kebijakan publik didaerah, daintaranya:
a. Mengirim
surat kepada kepala daerah yang berisi usulan dan saran tentang suatu kebijakan
b. Ikut
serta menjadi tenaga paruh waktu dibuah lembaga swadaya masyarakat didaerah
2.
Dilingkungan masyarakat:
Contoh
partisipasi masyarakat dalam merumuskan kebijakan publik didaerah, diantaranya:
a. Ikut
menghadiri pertemuan-pertemuan publik
b. Memberikan
masukan berupa usulan dan saran kepada DPRD
c. Membantu
usulan kebijakan-kebijakan yang sedang dirumuskan oleh pemerintah daerah dan
DPRD
d. Ikut
berunjuk rasa secara damai, bila kebijakan publik yang dihasilkan bertentangan
dengan aspirasi masyarakat
Bentuk
partisipasi masyarakat dalam melaksanakan peraturan daerah, diantaranya:
a. Menjaga
dan melestarikan lingkungan hidup, contohnya: tidak membuang sampah disembarang
tempat, tidak merusak terumbu karang, tidak membakar hutan
b. Membayar
pajak tepat waktu, contonhya; PBB, pajak kendaraan, pajak retribusi
c. Menjaga
keamanan dan ketertiban, contohnya: berlaku tertib dijalan raya, tidak merusak
fasilitas umum, aktif melaksanakan pengamanan swakarsa melalui siskamling
d. Taat
dan patuh terhadap peraturan-peraturan berlaku, contohnya: tidak main hakimi
sendiri terhadap pelaku kejahatan, tidak mengkonsumsi bebagai jenis obat terlarang,
tidak melakukan tindak pidana
Contoh
kebijkan publik didaerah yang dihasilkan dari kerjasama antara:
1. DPRD
dan kepala daerah, yaitu:
a. Peraturan
daerah (Perda) propinsi, dibuat oleh gubernur bersama dengan DPRD Tk. I
b. Peraturan
daerah (perda) kabupaten/ kota, dibuat oleh Bupati/ Walikota bersama dengan
DPRD Tk. II
c. APBD
(anggaran pendapatan dan belanja daerah), dibuat oleh DPRD Tk. I bersama
gubernur untuk tingkat propinsi dan oleh DPRD Tk. II bersama bupati dan
walikota untuk tingkat kabupaten dan kota
2.
BPD (Badan Perwakilan
Desa) dan kepala desa, yaitu:
“Peraturan
desa (perdes) yang dibuat bersama oleh kepala desa dan BPD”
UJI
KOMPETENSI KE-2
Mata
Pelajaran : Pendidikan Kewarganegaraan
Standar
Kompetensi : Memahami Pelaksanaan Otonomi Daerah
Kelas/
Semster : IX/ 1
A. Pilihlah salah satu jawaban dari soal
dibawah ini dengan tepat!
1. Kata
otonomi berasal dari bahasa latin yaitu auto berarti sendiri dan nomos adalah …
a. Aturan
atau hukum c. Kemandirian untuk mengatur
b. Ketetapan
yang harus dilaksanakan d. Mengelola rumah tangganya sendiri
2. Otonomi
daerah menurut Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 adalah hak, wewenang dan
kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan
dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan …
a. Aspirasi
masyarakat didaerah
b. Tuntutan
dan kemauan daerah
c. Kebutuhan
yang diatur oleh pemerintah pusat
d. Peraturan
perundang-undangan
3. Hakekat
otonomi daerah adalah adanya keseimbangan dalam pembagian kewenangan antara …
a. Pemerintah
otonom dengan pemerintah pusat
b. Pemerintah
pusat dengan pemerintah daerah
c. Pemerintah
pusat dengan bupati, walikota atau gubernur
d. Pemerintah
daerah dan DPRD
4. Latar
belakang lahirnya otonomi daerah, didasari oleh adanya …
a. Sistem
yang komprehensip
b. Adanya
sistem sentralisasi
c. Tekanan
dari daerah kepada pemerintah pusat
d. Tuntutan
untuk mengadakan revolusi
5. Dasar
hukum dilaksanakannya otonomi daearah adalah sebagai berikut, kecuali …
a. Undang-Undang
Nomor 32 Tahnu 2004
b. Undang-Undang
Dasar 1945 pasal 18
c. Undang-Undang
Nomor 36 Tahun 2006
d. Undang-Undang
Dasar 1945 pasal 18A dan B
6. Alasan
pentingnya otonomi daerah adalah bahwa dengan diberlakukan otonomi daerah,
pemerintah di daerah dapat meningkatkan hal-hal dibawah ini, kecuali …
a. Pelayanan
dan kesejahteraan
b. Keadilan
dan pemerataan
c. Hubungan
yang serasi antara pemerintah pusat dan daerah
d. Menciptakan
situasi keamanan yang kondusif
7. Sistem
pemerintahan yang menunjukan bahwa pemerintah daerah memiliki kekuasaan untuk
mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan kebutuhan dan potensi
daerahnya masing-masing adalah arti dari …
a. Sistem
desentralisasi c. Siste integralistik
b. Sistem
sentralisasi d. Sistem kesatuan
8. Kekuasaan
untuk mengatur dan mengurus raumah tangga daerahnya, disebut dengan …
a. Daerah
otonom c.
Konsep otonom
b. Hak
otonom d. Wilayah otonom
9. Dibawah
ini termasuk hak-hak yang dimiliki daerah otonom, kecuali …
a. Mengatur
urusan pemerintah didaerah
b. Memilih
pimpinan daerah
c. Mengelola
pajak bersama Dirjen Pajak
d. Mendapatkan
bagi hasil dari pengelolaan SDA di daerah
10. Bila
suatu daerah memiliki wewenang untuk menyelenggarakan pemerintahan yang
mencakup semua bidang pemerintahan, termasuk prinsip …
a. Otonomi
yang luas c. Otonomi yang bertanggungjawab
b. Otonomi
yang nyata d. Otonomi yang menyeluruh
11. Nilai-nilai
dasar yang terdapat dalam otonomi daerah adalah sebagai berikut, kecuali …
a. Nilai
kebebasan c. Nilai efektivitas dan efisiensi
b. Nilai
partisipasi d. Nilai kebersamaan dan keragaman
12. Otonomi
daerah dilaksanakan dengan tujuan seperti daibawah ini, kecuali …
a. Meningkatkan
keunggulan pariwisata daerah
b. Meningkatkan
pelayanan umum
c. Meningkatkan
kesejahteraan rakyat
d. Meningkatkan
daya saing daerah
13. Penegasan
dari pemerintah kepada daerah dan desa, serta dari daerah ke desa untuk
melaksanakan tugas tertentu, adalah arti dari …
a. Azas
desentralisasi c. Azas pembantuan
b. Azas
dekonsentrasi d. azas keterbukaan
14. Dibawah
ini termasuk kedalam azas umum penyelenggaraan Negara, sebagai pedoman tambahan
dalam menjalankan pemerintahan daerah, kecuali
...
a. Azas
kepastian hukum c. Azas proposal
b. Azas
tertib pengelolaan administrasi d. Azas keterbukaan
15. Salah
satu lembaga pelaksana otonomi daerah adalah pemerintah daerah yang dipimpin
oleh kepala daerah, seperti …
a. Bupati,
camat dan sekretaris daerah c. Gubernur, bupati dan asisten daerah
b. Wali
kota, kepala dinas dan gubernur d. Bupati, walikota dan gubernur
16. Kepala
daerah dalam melaksanakan kewajiban sebagai pimpinan didaerah memiliki tugas
dan kewenangan sebagai berikut, kecuali
…
a. Mengajukan
rancangan anggaran pendapatan belanja daerah
b. Mengajukan
rancangan peraturan daerah
c. Menetapkan
perda yang telah mendapat persetujuan DPR
d. Mengupayakan
terlaksananya kewajiban daerah
17. Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memiliki fungsi yaitu …
a. Legislasi,
anggaran dan pengawasan
b. Pengawasan,
pemeriksaan dan legislasi
c. Anggaran,
koordinsasi dan pengawasan
d. Legilasi,
anggaran dan pengendalian
18. Jika
penyelenggara suatu urusan pemerintahan ditentukan berdasarkan luas, besaran
dan jangkauan dampak yang timbuk akibat penyenggaraan suatu urusan
pemerintahan, disebut dengan …
a. Kriteria
eksternalitas c. Kriteria akuntabilitas
b. Kriteria
efisiensi d. Kriteria efektifitas
19. Dibwah
ini termasuk sumber pendapatan daerah yang dapat digunakan untuk pembangunan
didaerah, kecuali …
a. Pendapatan
asli daerah (PAD)
b. Bantuan
donator baik dari dalam maupun luar negri
c. Dana
perimbangan
d. Pendapatan
lain-lain
20. Ruang
lingkup daerah otonom mencakup wilayah …
a. Propinsi,
kabupaten dan kecamatan c. Kabupaten, kota dan propinsi
b. Kabupaten,
kecamatan dan desa d. Kota, propinsi dan kecamatan
21. Dalam
melaksanakan otonomi desa, kepala desa bertanggungjawab kepada rakyat melalui
BPD serta menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada …
a. Camat c. Walikota
b. Sekretaris
daerah (Sekda) d. Bupati
22. Kewenangan
yang dimiliki pemerintah daerah di era otonomi mencakup bidang-bidang seperti
dibawah ini, kecuali …
a. Pendidikan b. Kesehatan c. Tenaga kerja d. Keuangan
23. Faktor
yang menjadi dasar pertimbangan jika suatu daerah akan dimekarkan atau dipisah
dari daerah induknya adalah sebagai berikut, kecuali …
a. Potensi
konplik c. Kependudukan
b. Kemampuan
ekonomi d. Luas daerah
24. Permasalahan
yang banyak dihadapi dalam melaksanakan otonomi daerah, diantaranya …
a. Kurangnya
kesadaran pemerintah pusat dalam membantu Pemda
b. Kurangnya
kreatifitas dan inisiatif daerah dalam melaksanakan pembangunan didaerahnya
c. Keengganan
pemerintah pusat untuk menyerahkan kekuasaannya kepada daerah
d. Konsep
otonomi yang dilaksanakan kurang terarah
25. Partisipasi
masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat untuk ambil bagian atau turut
berperan serta dalam …
a. Memenuhi
tujuan c. Suatu kegiatan
b. Menyalurkan
aspirasi d. Memenuhi keinginannya
26. Bentuk
partisipasi dapat diwujudkan melalui hal-hal dibawah ini, kecuali …
a. Partisipasi
dalam bentuk buah pikiran
b. Partisipasi
dalam bentuk kebijakan
c. Partisipasi
dalam bentuk tenaga
d. Partisipasi
dalam bentuk keuangan atau harta benda
27. Menurut
Jeffry M. Paige, tipe partisipasi adalah sebagai berikut, kecuali …
a. Partisipasi
kelompok dan perorangan c. Partisipasi aktiv
b. Partisipasi
militan radikal d. Partisipasi pasif
28. Usaha
yang dilakukan agar partisipasi masyarakat tidak bertentangan kebijakan yang
dijalankan pemerintah daerah adalah …
a. Melibatkan
sebagian masyarakat untuk ikut merumuskan kebijakan publik
b. Mendorong
masyarakat untuk berdemontrasi mendukung kebijakan publik
c. Mengusahakan
terwujudnya masyarakat modern
d. Menerapkan
budaya malu bila tidak ikut berpartisipasi
29. Kebijaksanaan
publik daerah adalah serangkaian keputusan dan tindakan yang diambil oleh
pemerintah daerah, yang berhubungan dengan …
a. Kepentingan
pegawai daerah c. Kepentingan kepala daerah
b. Kemajuan
sarana dan prasarana didaerah d. Kepentingan masyarakat
30. Alasan
pentingnya partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan pulik, yaitu dengan
adanya partisipasi masyarakat setiap kebijakan publik yang dihasilkan akan …
a. Berhasil
dengan sukses tanpa ada kendala
b. Memenuhi
seluruh keinginan masyarakat dimanapun berada
c. Mendapat
respon yang posotif dari lembaga swadaya masyarakat
d. Meudah
diterima dan dilaksanakan karena sesuai dengan aspurasi msyarakat
31. Dibawah
ini termasuk cirri-ciri kebijakan publik daerah, kecuali …
a. Kebijakan
dibuat oleh Pemda dan DPRD
b. Kebijakan
menyangkut persoalan bersama untuk kemajuan masyarakat daerah
c. Kebijakan
dirumuskan oleh kepala daerah bersama kepala dinas
d. Mekibatkan
aparat pemerintah daerah
32. Aspek-aspek
yang harus diperhatikan dalam menentukan kebijakan publik adalah sebagai
berikut, kecuali …
a. Kebijakan
publik harus dapat menambah sumber pendapatan daerah
b. Kebijakan
publik harus bermanfaat bagi kepentingan rakyat banyak
c. Pelaksanaan
kebijakan publik harus menjamin rasa keadilan
d. Kebijakan
publik tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi
33. Adanya
kebijakan publik didaerah berfungsi untuk …
a. Memenuhi
kebutuhan masyarakat daerah
b. Mengawasi
jalannya pemerintahan di daerah
c. Menjamin
kemanan di daerah
d. Menampungnya
kehendak masyarakat didaerah
34. Dibawah
ini termasuk proses perumusan peraturan daerah sebagai bentuk kebijakan publik,
kecuali …
a. Perencanaan
penyususan perda c. Persiapan rancangan perda
b. Sosialisasi
perda d.
Pembahasan rancangan perda
35. Menyampaikan
usulan, saran dalam bentuk lisan ataupun tulisan yang ditunjukan kepada Pemda
dan DPRD, termasuk kedalam bentuk tanggapan atau respon yang bersifat …
a. Negatif b. antisipatif c. Positif d. Apatis
36. Hambatan
yang dihadapi dalam melaksanakan kebijakan publik, diantaranya adalah …
a. Masyarakat
menyambut baik setiap keputusan yang dibuat
b. Masyarakat
berperan aktif dalam melaksanakan kebijakan publik
c. Masyarakat
sengaja melanggar kebijakan publik, Karena sangsinya tidak jelas
d. Tingginya
kesadaran hukum masyarakat dalam melaksanakan kebijakan publik
37. Konsekuensi
atau akibat tidak aktifnya masyarakat dalam melaksanakan kebijakan publik
didaerah adalah sebagai berikut, kecuali
…
a. Pelaksanaan
pembangunan didaerah berjalan sesuai tujuan
b. Kemungkinan
terjadi anarkisme dalam masyarakat
c. Merosotnya
kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah
d. Kebijakan
publik yang diputuskan dapat bertentangan dengan nilai-nilai budaya masyarakat.
38. Dibawah
ini termasuk manfaat yang dapat dirasakan bila masyarakat ikut serta dalam
merumuskan kebijakan publik, kecuali
…
a. Dapat
membentuk prilaku atau budaya demokrasi
b. Dapat
menghilangkan budaya korupsi
c. Dapat
membentuk mayarakat yang sadar hukum
d. Dapat
membentuk masyarakat yang bermoral dan berahklak mulia
39. Bentuk
partisipasi masyarakat dalam melaksanakan peraturan daerah salah satunya adalah
menjaga dan melestarikan lingkungan hidup, contohnya …
a. Tidak
memarkir kendaraan disembarang tempat
b. Berlaku
tertib dijalan
c. Memabayar
pajak tepat waktu
d. Membuang
sampah pada tempatnya
40. Contoh
kebijakan publik didaerah yang dihasilkan dari kerjasama antara kepala daerah
dan DPRD adalah …
a. Peraturan
walikota (Perwal) c. Peraturan daerah (perda)
b. Peraturan
bupati (perbu) d. Peraturan gubernur (pergub)
B. Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan
tepat!
1. Dalam
sistem ketatatnegaraan di Indonesia, dikenal adanya dua macam bentuk
pelaksanaan kekuasaan, yaitu sistem sentralisasi dan sistem desentralisasi.
Jelaskan apa yang dimaksud dengan sistem
sentralisasi!
2. Setelah
diberlakukannya otonomi, pada dasarnya daerah memiliki kewenangan atas seluruh
bidang pemerintahan, kecuali bidang yang menjadi kewenangan pemerintah pusat.
Kemukakan bidang apa saja yang
masih menjadi kewenangan pemerintah pusat!
3. Bila
suatu daerah tidak mampu menyelenggarakan otonomi daerah, yang telah diserahkan
kewenangannya dari pemerintah pusat maka dampak atau akibatnya adalah sebagai
berikut:
a. ……………………………………………………………………
b. ……………………………………………………………………
4. Faktor
penyebab masyarakat tidak aktif dalam perumusan kebijakan publik, dipengaruhi
oleh faktor internal dan faktor eksternal dalam masyarakat sendiri.
Kemukakan 4 faktor internal yang
berasal dari dalam diri masyarakat tersebut!
5. Dalam
perumusan kebijakan publik partisipasi dari semua pihak sangat diharapkam termasuk
dari unsur sekolah dan masyarakat, dengan harapan kebijakan yang diputuskan bisa memenuhi keinginan dan
aspirasi masyarakat secara umum.
Kemukakan 2 contoh partisipasi
siswa sebagai unsur sekolah dalam ikut serta merumuskan kebijakan publik didaerah!
BAB
III
DAMPAK
GLOBALISASI DALAM KEHIDUPAN BERMASYARAKAT BERBANGSA DAN BERNEGARA
A.
Pengertian
dan Pentingnya Globalisasi
Pengertian globalisasi adalah:
1.
Menurut arti kata
adalah globe yang artinya bola dunia atau global yang artinya dunia
2.
Menurut KBBI yaitu
berasal dari kata global yang berarti meliputi seluruh dunia
3.
Menurut Bank Dunia
yaitu kebebasan dan kemampuan individu dan perusahaan untuk memprakarsai
transaksi ekonomi dengan orang-orang dari Negara-negara lain
4.
Menurut IMF yaitu
meningkatnya saling ketergantungan ekonomi antar Negara didunia yang dilandasi
oleh beragamnya volume transaksi barang dan jasa lintas Negara dan penyebaran
teknologi yang meluas dan cepat
5.
Menurut para ahli
yaitu:
a. Selo
Sumarjan yaitu proses terbentuknya sistim organisasi dan komunikasi antar
masyarakat didunia
b. Antony
Giddens dalam bukunya Runway World yaitu proses yang dipengaruhi oleh berbagai
system dan teknologi komunikasi
c. Kenichi
Ohmae dalam tulisannya The end of National State yaitu dunia tanpa batas Negara
Unsur-unsur
yang terkandung dalam hakekat globalisasi adalah:
1. Unsur
kesalinghubungan
2.
Unsur integrasi
3. Unsur
interdepensi atau kesalingterkaitan/ ketergantungan
Faktor
utama yang mendukung berkembangnya arus globalisasi adalah:
1. Berkembang
pesatnya sistim teknologi komunikasi
2.
Berkembangnya
perdagangan antar negara
3.
Berkembangnya migrasi
internasioanal
4.
Berkembangnya
pariwisata internasional
5.
Berkembangnya kerjasama
antar Negara
6. Berkembangnya
media masa baik cetak maupun elektronik
Ciri-ciri
atau tanda-tanda globalisasi secara umum diantaranya:
1. Meningkatnya
perdagangan global
2.
Meningkatnya aliran
modal internasional
3.
Meningkatnya data
lintas batas
4.
Meningkatnya pertukaran
budaya
5.
Meningkatnya aktivitas
perekonomian dunia
6. Meningkatnya
peran organisasi-organisasi internasional
Gambaran
kehidupan yang sesuai denga ero globalisasi yaitu:
1. Kwalitas
SDM yang tinggi, tercermin dari kemampuan tenaga-tenaga professional
2.
Makin banyaknya sumber
pembiayaan pembangunan yang berasal dari dalam negeri
3.
Memiliki kemampuan
untuk memenuhi sendiri kebutuhan pokok
4.
Memiliki ketahanan
ekonomi yang tangguh dan berdaya saing tinggi
5. Etos
kerja dan disiplin yang tinggi
Faktor-faktor
yang menghambat perkembangan globalisasi di Indonesia adalah:
1. Masih
adanya sikap apatis dan tertutup
2.
Memiliki ketergantungan
pada pemerintah
3.
Meningkatnya sikap
mental yang lemah seperti: sikap main potong kompas, sikap menganggap remeh
suatu persoalan, sikap menghargai sesuatu karena memperoleh materi secara
langsung
4.
Pola hidup konsumtif
sehingga menghambat investasi
5. Etos
kerja penduduk yang masih rendah
B.
Politik
Luar Negeri dalam hubungan Internasional di Era Globalisasi
Pengertian politik luar negeri yang
bebas dan aktif, yaitu:
1.
Bebas artinya Indonesia
bebas menentukan sikap dan pandangannya terhadap masalah-masalah internasional
dan terlepas dari ikatan-ikatan kekuatan raksasa dunia yang secara ideologis
saling bertentangan
2. Aktif
artinya Indonesia senantiasa ikutserta memperjuangkan terciptanya perdamaian
dan keadilan diseluruh dunia
Landasan
hukum pelaksanaan politik luar negeri yang bebas dan aktif adalah:
1. Landasan
idiil yaitu pancasila
2.
Landasan konstitusiponal
yaitu UUD 1945
3.
Landasan operasional
yaitu
a. Ketetapan
MPR Nomor IV/MPR/1999 tentang politik luar negeri Indonesia
b. UU
Nomor 37 Tahun 1999 tentang hubungan luar negeri
c. UU
Nomor 24 Tahun 2000 tentang perjanjian internasioanal
Tujuan politik luar negeri Indonesia,
antara lain:
1.
Menegaskan arah politik
luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif serta berorientasi pada kepentingan
nasional
2.
Menitikberatkan pada
solidaritas antar Negara berkembang
3.
Mendukung perjuangan
kemerdekaan bangsa dan menolak berbagai bentuk penjajahan
4.
Meningkatkan
kemandirian bangsa serta kerjasama internasional bagi kesejahteraan rakyat
5.
Meningkatkan kwalitas
dan kinerja aparatur luar negeri agar mampu melakukan diplomasi proaktif dalam
segala bidang
6. Memanfaatkan
setiap peluang positif bagi kepentingan nasional
Tantangan
politik luar negeri Indonesia, yaitu:
1. Tampilnya
Amerika Serikat sebagai Negara adidaya dalam bidang politik, ekonomi, dan
militer.
2.
Menguatnya gejala
kesalingtergantungan dan kesalingterkaitan antar Negara diberbagai bidang
3.
Meningkatnya peran dan
jumlah pelaku non pemerintah dalam tata hubungan antar Negara
4. Munculnya
isu-isu dalam agenda internasional (seperti masalah HAM, campur tangan asing
dalam masalah kemanusiaan disuatu Negara, demokrasi dan demokratisasi, pemerintahan
yang baik (Good Governance), lingkungan hidup, masalah tenaga kerja dll)
Prinsip-prinsip
pokok politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif adalah
1. Negara
Indonesia menjalankan politik damai
2.
Negara Indonesia
bersahabat dengan segala bangsa atas dasar saling menghargai dan tidak
mencampuri urusan dan corak pemerintahan Negara masing-masing
3.
Negara Indonesia
senantiasa berusaha memperkuat sendi-sendi hukum internasional untuk menjamin
perdamaian yang kekal
4.
Negara Indonesia
berusaha mempermudah jalannya pertukaran mata uang untuk pembayaran secara
internasional
5. Negara
Indonesia membantu pelaksanaan kegiatan sosial secara internasional dengan
berpedoman pada piagam PBB
Hakekat
politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif adalah:
“Bahwa
Indonesia sebagai Negara berdaulat, bebas menentukan sikap dan cara-cara
sendiri dalam menghadapi masalah internasional dan senantiasa ikut aktif dalam
pemecahan masalah internasional demi terciptanya perdamaian dunia yang abadi”.
Contoh
peran serta dalam menjalankan politik luar negeri bebas aktif dipercaturan
internasional, yaitu:
1. Menjadi
penyelenggara konferensi Asia Afrika pada tahun 1955 yang melahirkan semangat
dan solidaritas bangsa-bangsa di Asia Afrika
2.
Menjadi salah satu
pendiri gerakan non blok tahun 1961, yang berusaha membantu untuk meredakan ketegangan
antara blok barat dan timur
3.
Aktif dalam merintis
dan mengembangkan organisasi dikawasan Asia Tenggara seperti ASEAN
4.
Ikut aktif membantu
dalam penyelesaian konflik Kamboja, Bosnia dll)
5.
Menjadi anggota tidak
tetap di dewan keamanan PBB
C.
Dampak
Globalisasi Terhadap kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara
Dampak positf dan negatif dari
globalisasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, meliputi:
1.
Dampak positifnya,
yaitu:
a. Makin
pesatnya perkembangan TIK yang memungkinkan seseorang mampu berkomunikasi
melewati batas-batas Negara dengan efektif dan efisien.
Contohnya: Dengan membuka internet
seseorang siswa yang membutuhkan informasi perguruan tinggi diluar negeri hanya
dengan duduk didepan internet
b. Makin
maraknya perkembangan industry yang memungkinkan seorang produsen dalam satu
Negara tidak lagi membatasi diri dengan membuat produk sendirian, melainkan
dapat bekerjasama untuk mengimpor komponen yang dibutuhkan dari Negara lain.
Contohnya: Komponen atau suku cadang Toyota dari Jepang
dapat dibeli di Indonesia, Thailand dll
c. Meningkatnya
perkembangan sarana transportasi yang memungkinkan setiap manusia mampu
bergerak dinamis dan bermigrasi, meskipun kadang-kadang terjadi benturan
budaya.
Contohnya:
a. Banyak
penduduk Turki yang bermigrasi ke Jerman mengalami perkembangan pesat sehingga
sempat tejadi benturan budaya
b. Penduduk
Van Cover Canada 40% nya berasal dari Hongkong
c. Makin
banyaknya imigran dari Asia yang bermukim atau menjadi warga Negara Australia
d. Meningkatnya
peran lembaga non pemrintah seperti LSM dalam mengkritisi dan menyoroti
persoalan lingkungan yang terjadi dalam suatu Negara.
Contohnya: Ketika terjadi kebakaran
hutan di Indonesia, maka LSM di Singapura, Malaysia, Philipina dan Thailand
melakukan protes terbuka karena asapnya mengganggu kesehatan dan penerbangan di
Negara tersebut
e. Pemerintah
dijalankan secara terbuka dan demokratis dengan melihat perkembangan demokrasi
di Negara lain
f. Meniru
pola hidup yang positif, seperti menghargai waktu, disiplin dan etos kerja yang
tinggi
g. Menumbuhkan
pola pikir yang rasional dan praktis, seperti timbulnya pola pikir yang sistematis,
analisis dan logis dalam memandang suatu perubahan
2.
Dampak negatifnya,
yaitu:
a. Berubahnya
prilaku masyarakat yang cenderung lebih menyukai makanan, mode pakaian dan mode
rumah yang berasal dari luar negeri
b. Makin
banyaknya sektor perekonomian yang dikuasai oleh para spekulan pasar dan
pemilik modal besar
c. Makin
mudahnya pihak swasta yang bermodal kuat, mencari keuntungan dengan membeli
sejumlah aset BUMN
d. Makin
meningkatnya angka pengangguran, karena dengan kemajuan teknologi disekitar
industri kebutuhan tenaga kerja manusia hanya sedikit yang diperlukan
e. Meningkatnya
kesenjangan sosial yang disebabkan makin lebarnya perbedaan yang kaya dan
miskin
f. Memudarnya
rasa cinta terhadap produk dalam negeri
g. Beralihnya
masyarakat agraris menjadi masyarakat industry modern
h. Perubahan
dari kehidupan berazaskan kebersamaan menjadi kehidupan individual (munculnya
sikap individualistis)
i.
Masuknya pola hidup
budaya barat (meniru pola hidup westernisasi)
Dampak
globalisasi menurut Anthony Giddens yaitu:
1. Meningkatnya
prilaku individualistis
2. Perubahan
pola kerja
3. Meningkatnya
budaya pop
Dampak
globalisasi yang terjadi dalam berbagai bidang, meliputi:
1. Bidang politik, yaitu:
a. Penyebaran
nilai-nilai politik barat dalam bentuk demonstrasi yang semakin berani dan
kadang mengabaikan kepentingan umum
b. Pudarnya
prilaku politik yang dilandasi semangat kekeluargaan, musyawarah mufakat dan
gotong royong
c. Menguatnya
nilai-nilai politik berdasarkan semangat individual, kelompok oposisi, diktator
mayoritas atau tirani minoritas
2. Bidang
ekonomi, yaitu:
a. Menguatnya
kegiatan ekonomi oleh pemodal besar dan semakin tersingkirnya pemodal kecil
b. Melemahnya
peran pemerintah dalam perekonomian sehingga pemrintah hanya bertindak sebagai
pengatur perekonomian, sementara mekanismenya ditentukan oleh pasar
c. Meningkatnya
persaingan produk dan harga sejalan dengan kebutuhan masyarakat yang makin
selektif
3. Bidang
sosial budaya, yaitu:
a. Mudahnya
nilai budaya barat masuk dalam kehidupan masyarakat melalui media cetak dan
elektronik
b. Memudarnya
apresiasi terhadap nilai-nilai budaya local akibat pengaruh dari:
·
Gaya hidup individualistis
yaitu mementingkan kepentingan diri sendiri
·
Gaya hidup pragmatis
yaitu melihat sesuatu yang bisa menguntungkan
·
Gaya hidup hedonistis
yaitu mementingkan kenikmatan sesaat
·
Gaya hidup permisif
yaitu membiarkan yang dianggap tabu
·
Gaya hidup konsumerisme
yaitu lebih senang mengkonsumsi daripada memproduksi
c. Memudarnya
semangat gotong royong, solidaritas, kepedulian dan kesetiakawanan social
d. Memudarnya
nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
4. Bidang
hukum, yaitu:
a. Menguatnya
supermasi hukum, demokrisaasi dan tuntutan terhadap pelaksanaan HAM
b. Menguatnya
peraturan hukum yang memihak dan bermanfaat untuk kepentingan rakyat banyak
c. Menguatnya
supremasi sipil
5. Bidang
pertahanan dan keamanan, yaitu
a. Menguatnya
tuntutan terhadap tugas-tugas pokok penegak hukum yang lebih professional,
transparan dan akuntabel
b. Menurunnya
peran masyarakat dalam menjaga pertahanan dan keamanan, dengan anggapan bahwa
peran tersebut adalah tanggungjawab Tentara dan polisi
D.
Sikap
Terhadap Dampak Globalisasi
Sikap yang harus ditunjukan bangsa
Indonesia dalam menghadapi dampak globalisasi adalah:
1.
Menyeleksi budaya asing
yang masuk
2.
Tidak meninggalkan
nilai-nilai luhur budaya bangsa
3.
Mengikuti perkembangan
IPTEK agar tetap maju dan tidak ketinggalan oleh bangsa lain
4. Tidak
asal memakai barang-barang produksi luar negeri, sepanjang bangsa sendiri mampu
membuatnya.
Usaha
yang perlu disiapkan bangsa Indonesia dalam mengahadapi dampak globalisasi,
diantaranya:
1. Meningkatnya
daya saing dan produktivitas ekonomi
2.
Menjaga stabilitas
politik dan keamanan
3.
Meningkatkan kecerdasan
dan kreativitas SDM
4. Memperkuat
pasar dalam negeri
UJI
KOMPETENSI KE-3
Mata
Pelajaran : Pendidikan Kewarganegaraan
Standar
Kompetensi : Memahami dampak globalisasi dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
Kelas/
semester : IX/ 2
A. Pilihlah
salah satu jawaban dari soal dibawah ini dengan tepat!
1. Meningkatnya
saling ketergantungan ekonomi antar Negara di dunia yang ditandai oleh
beragamnya volume transaksi barang dan jasa lintas Negara dan penyebaran
teknologi yang meluas dan cepat adalah arti globalisasi menurut …
a.
Kamus besar bahasa Indonesia c. Bank dunia
b.
Internasional Monetory Fund (IMF) d.
Selo Sumarjan
2. Dalam
hakikat globalisasi terkandung unsur-unsur sebagai berikut, kecuali …
a.
Unsur kesalinghubungan c. Unsur integrasi
b.
Unsur depensif d. Unsur ketergantungan
3. Dibwah
ini adalah factor utama yang mendukung berkembangnya arus globalisasi, kecuali …
a.
Berkembangnya perdagangan antar Negara
b.
Berkembangnya migrasi internasional
c.
Berkembangnya kerjasama antar Negara
d.
Berkembangnya budaya local menjadi
budaya internasional
4. Cirri-ciri
atau tanda-tanda globalisasi secara umum diantaranya adalah …
a.
Meningkatnya pergeseran nilai budaya
b.
Meningkatnya perdagangan global
c.
Meningkatnya peran organisasi internasional
d.
Meningkatnya aliran modal internasional
5. Factor
penghambat perkembangan globalisasi di Indonesia adalah sebagai berikut, kecuali …
a.
Masih adanya sikap apatis dan tertutup c.
Meningkatnya sikap mental yang kuat
b.
Etos kerja penduduk yang masih rendah d.
Pola hidup konsumtif
6. Jika
Indonesia senantiasa ikut serta memperjuangkan terciptanya perdamaian dan
keadilan di seluruh dunia, maka Indonesia sedang menjalankan …
a.
Politik luar negeri yang bebas c. Politik luar negeri yang damai
b.
Politik luar negeri yang aktif d. Politik luar negeri opensip
7. Landasan
konstitusional dalam melaksanakan politik luar negeri yang bebas dan aktif
adalah …
a.
Pancasila c. Undang-Undang No. 37 Tahun 1999
b.
Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1999 d.
UUD 1945
8. Dibawah
ini adalah tujuan politik luar negeri Indonesia, kecuali …
a.
Meningkatnya kuantitas aparatur luar
negeri
b.
Meningkatnya kemandirian bangsa
c.
Menitikberatkan solidaritas antar Negara
berkembang
d.
Memanfaatkan setiap peluang positif bagi
kepentingan nasional
9. Salah
satu tantangan yang dihadapi dalam melaksanakan politik luar negeri Indonesia
adalah …
a.
Tampilnya Jepang sebagai kekuatan
ekonomi Asia
b.
Munculnya isu-isu lama dalam agenda
regional
c.
Meningkatnya peran dan jumlah pelaku dan
pemerintah dalam hubungan antar Negara
d.
Menguatnya gejala desintegrasi wilayah
10. Dibawah
ini termasuk dalam prinsip-prinsip pokok politik luar negeri Indonesia yang
bebas dan aktif, kecuali ..
a.
Negara Indonesia bersahabat dengan
segala bangsa atas dasar saling menghargai
b.
Negara Indonesia senantiasa berusaha
memperkuat sistim pertahanannya
c.
Negara Indonesia menjalankan damai
d.
Negara Indonesia senantiasa berusaha
memperkuat sendi-sendi hukum internasional
11. Hakekat
politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif adalah bahwa Indonesia
sebagai Negara berdaulat bebas menentukan sikap dan cara-cara sendiri dalam
menghadapi masalah internasional dan senantiasa ikut aktif dalam pemecahan
masalah internasional demi terciptanya …
a.
Persaudaraan diantara sesama Negara
b.
Keamanan dan ketentraman diseluruh dunia
c.
Perdamaian dunia yang abadi
d.
Kesatuan yang sama untuk semua wilayah
12. Bentuk
peran serta Indonesia dalam menjalankan politik luar negeri bebas aktif
dipercaturan internasional, diantaranya sebagai berikut, kecuali …
a.
Menjadi anggota tetap Dewan Keamanan PBB
b.
Membantu penyelesaian konplik Kamboja
c.
Menyelenggarakan konperensi Asia Afrika
Tahun 1955
d.
Menjadi pendiri gerakan non blok
13. Dampak
negatif dari globalisasi diantaranya adalah …
a.
Munculnya sikap kolektifitas
b.
Makin banyak sektor perekonomian yang
dikuasai negara
c.
Munculnya sikap individualistis
d.
Meniru pola hidup moderen
14. Adanya
perubahan pola kerja dan meningkatnya budaya pop termasuk dampak globalisasi
menurut …
a.
Johnlocke c. James Adam
b.
Venichi Ohmae d. Anthony Giddens
15. Dampak
globalisasi yang terjadi dalam bidang politik yaitu adanya penyebaran
nilai-nilai politik barat dalam bentuk demonstrasi yang semakin berani dan
terkadang mengabaikan …
a.
Kepentingan umum c. Kepentingan kelompok
b.
Kepentingan individual d. Kepentingan penguasa
B. Jawablah
pertanyaan dibawah ini dengan tepat!
1. Jelaskan
pengertian globalisasi menurut Bank Dunia!
2. Uraikan
empat gambaran kehidupan yang sesuai dengan era globalisasi!
3. Kemukakan
empat dampak positif dari globalisasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa
dan bernegara!
4. Sikap
yang harus ditunjukan bangsa Indonesia dalam menghadapi dampak globalisasi
yaitu:
a. …………………………….
b. …………………………….
c. …………………………….
d. …………………………….
5. Kemukakan
4 usaha yang perlu disiapkan bangsa Indonesia dalam menghadapi dampak
globalisasi!
BAB
IV
PRESTASI
DIRI SESUAI KEMAMPUAN DEMI KEUNGGULAN BANGSA
A.
Pentingnya
Prestasi Diri Bagi Keunggulan Bangsa
Pengertian prestasi diri adalah:
1.
Secara umum yaitu hasil
yang dicapai seseorang setelah melakukan pekerjaan, yang sesuai dengan
kemampuan yang ada dalam dirinya
2. Menurut
kamus besar bahasa Indonesia, yaitu hasil yang telah dicapai dari apa yang
telah dilakukan
Alasan pentingnya
prestasi diri bagi keunggulan bangsa yaitu:
“Agar
setiap individu mengenal potensi dirinya, serta mampu mengembangkan potensi
tersebut menjadi suatu karya yang bias membanggakan bangsanya”.
Faktor
penyebab yang mempengaruhi rendahnya prestasi diri yaitu:
1. Pengetahuan
atau keterampilan yang diperlukan tidak dikuasai karena jarang melakukan
latihan
2.
Kurangnya ketekunan dan
kerjasama
3.
Tidak mau menjalin
kerjasama
4.
Tidak mau mengambil
hikmah dari kesulitan yang dihadapi
5. Mempunyai
kemampuan yang diperlukan, tetapi tidak mau memanfaatkannya karena bebagai
sebab.
Ciri-ciri
orang yang berprestasi adalah:
1. Tekun,
konsisten dalam mengerjakan sesuatu sampai selesai
2.
Ulet, tidak putus asa
dalam menghadapi berbagai kesulitan
3.
Memiliki inisiatif
sendiri untuk selalu mengembangkan potensinya
4. Kreatif,
motivatif dalam mencari sesuatu yang baru
Langkah-langkah
yang harus ditempuh untuk meraih prestasi puncak menurut Charles Garfield
yaitu:
1. Jalani
hidup sepenuhnya
2.
Pilihlah karier yang
paling diminati
3.
Lakukan latihan
menghadapi setiap tugas yang menanti dipikiran
4.
Kejar hasil jangan
kejar kesempurnaan
5.
Rela menanggung risiko
6.
Jangan menganggap
sepele potensi dimiliki
7. Bersainglah
dengan diri sendiri, bukan dengan orang lain
Bentuk
kesiapan yang harus dimiliki seseorang jika ingin berkompetensi untuk meraih
prestasi diri yaitu:
1. Kesiapan
akademik, meliputi:
a. Banyak
belajar baik dilembaga formal maupun non formal
b. Banyak
berlatih memecahkan masalah dan mengadakan eksperimen
c. Menambah
wawasan dari berbagai media, baik cetak maupun elektronik
d. Banyak
bertanya kepada para ahli
2.
Kesiapan mental,
meliputi:
a. Membiasakan
sikap untuk siap berkompetensi dengan perasaan gembira
b. Membiasakan
bersikap jujur, adil dan sportif
c. Menghargai
pemikiran, pendapat dan hasil karya orang lain
d. Mau
mengakui keberhasilan orang lain dan mengakui kegagalan sendiri
e. Tidak
mudah terpengaruh keadaan dan mampu mengelola perasaan sehingga tetap tenang
dalam berbagai situasi
f. Membiasakan
berdoa sebelum dan sesudah beraktivitas
B.
Potensi
Diri Untuk Berprestasi Sesuai Kemampuan
Pengertian dari:
1.
Potensi menurut kamus
besar bahasa Indonesia adalah kemampuan dan kualitas yang dimiliki oleh
seseorang, namun belum dipergunakan secara maksimal
2. Potensi
diri menurut perlindungan Siahaan adalah kemampuan yang dimiliki setiap pribadi
(individu) yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan dalam berprestasi
Jenis
–jenis potensi diri, meliputi:
1. Potensi
fisik (psychomotoric)
Yaitu
organ fisik manusia yang dapat digunakan dan diberdayakan untuk kepentingan
pemenuhan kebutuhan hidup,
Contohnya:
Mata untuk melihat dan kaki untuk berjalan
2.
Potensi mental
intelektual (intellectual quotient)
Yaitu
potensi kecerdasan yang ada pada otak manusia sebelah kiri
Contohnya:
Potensi untuk menghitung, merencanakan dan menganalisis
3.
Potensi social
emosional (Emotional quotient)
Yaitu
potensi kecerdasan yang ada pada otak manusia sebelah kanan
Contohnya:
Potensi untuk mengendalikan amarah
4.
Potensi mental
spiritual (Spiritual quotient)
Yaitu
potensi yang bertumpu pada bagian dalam diri yang berhubungan dengan kearipan
diluar ego atau jiwa sadar
Contohnya:
Potensi yang dapat dikembangkan melalui pendidikan agama
5.
Potensi daya juang
(Adversity quotient)
Yaitu
potensi kecerdasan manusia yang bertumpu pada bagian dalam diri yang
berhubungan dengan keuletan, ketangguhan dan daya juang yang tinggi
Contohnya: Potensi
untuk merespon bebagai kesulitan atau potensi yang mengubah rintangan menjadi
peluang
Faktor
pendukung kesuksesan seseorang dalam mengembangakan potensi dirinya menurut
Carniegle adalah:
1. Faktor
pengetahuan (knowledge)
2. Faktor
keterampilan (skill)
3. Faktor
sikap (behavior)
Sikap-sikap
yang dapat mendukung keberhasilan dalam pengembangan potensi diri untuk
berprestasi adalah:
1. Sikap
kompetitif yaitu kesiapan untuk bereaksi terhadap seseuatu objek dengan
cara-cara tertentu
2. Sikap
berani mengambil risiko yaitu kesiapan untuk melakukan sesuatu dengan segala
konsekuensinya
3. Sikap
pantang menyerah yaitu kesiapan untuk tidak mudah putus asa apabila mengalami
kegagalan dari suatu perbuatan yang dilakukan
Syarat-syarat
untuk memberdayakan potensi diri agar mencapai prestasi yang dicita-citakan
adalah
1. Memiliki
visi yang jelas dalam memperjuangkan potensi dan cita-citanya
2. Menerima
adanya realita atau kenyataan
3. Menyadari
perlu adanya bantuan pihak ketiga
4. Memiliki
sikap dan jiwa pemberani
Bentuk-bentuk
potensi diri, meliputi:
1. Potensi
diri yang bersifat positif, yaitu:
a. Memiliki
idealisme
b. Dinamis
dan kreatif
c. Keberanian
mengambil risiko
d. Semangat
dan optimism
e. Kemandirian
dan disiplin
f. Fisik
yang kuat dan sehat
g. Sikap
kesatria
h. Terampil
menerap IPTEK
i.
Daya pikir yang kuat
j.
Memiliki bakat
2. Potensi
diri yang bersikap negatif, yaitu:
a. Mudah
diadu domba
b. Kurang
berhati-hati
c. Emosional
d. Kurang
percaya diri
e. Kurang
mempunyai motivasi
Faktor
penghambatdalam mengembangkan potensi diri adalah
1. Faktor
individu sendiri
2. Faktor
lingkungan
3. Faktor
usia
C.
Peran
Serta Dalam Berbagai Aktivitas Untuk Mewujudkan Prestasi Diri Sesuai Kemampuan
Demi Keunggulan Bangsa
Bentuk peran serta untuk mewujudkan
prestasi diri dalam:
1.
Bidang politik,
diantaranya:
a. Menjadi
ketua dalam kepengurusan partai politik
b. Menjadi
seorang pejabat publik
2.
Bidang ekonomi,
diantaranya:
a. Menjadi
ketua Kadin atau Hipmi
b. Menjadi
pengusaha yang sukses sehingga mampu menyediakan lapangan kerja untuk banyak
orang
3.
Bidang social budaya,
diantaranya:
a. Menjadi
pelajar atau mahasiswa berprestasi dalam berbagai lomba atau olimpiade, baik
ditingkat nasional maupun internasional
b. Menjadi
duta seni dan budaya dalam berbagai festival ditingkat nasional dan
internasional
c. Menjadi
duta olah raga dalam berbagai kejuaraan ditingkat nasional, regional dan
internsional
d. Menjadi
guru, dosen atau PNS teladan dalam berbagai lomba ditingkat nasional dan
internasional
4.
Bidang hukum,
pertahanan dan keamanan, diantaranya:
a. Menjadi
hakim dan jaksa yang mampu memberikan keadilan yang sama bagi semua
b. Menjadi
TNI yang mampu menjaga wilayah Negara dari berbagai ancaman yang datang dari
luar negeri
c. Menjadi
POLRI yang mampu memberikan pengayoman,perlindungan dan rasa aman kepada
masyarakat dari berbagai ancaman dari dalam negeri
UJI
KOMPETENSI KE-4
Mata
Pelajaran : Pendidikan
Kewarganegaraan (PKn)
Standar
Kompetensi : Menampilkan prestasi diri sesuai kemampuan
demi
keunggulan bangsa
Kelas/
Semester : IX/ 2
A. Pilihlah
salah satu jawaban dari soal dibawah ini dengan tepat!
1. Alasan
pentingnya prestasi diri bagi keunggulan bangsa yaitu agar setiap individu
mengenal…
a. Kecerdasan
dirinya c. Cita-cita dirinya
b. Potensi
dirinya d. Keinginannya
2. Pada
hakekatnya prestasi diri adalah …
a. Hasil
perjuangan manusia setelah melakukan sesuatu
b. Unjuk
kerja dari suatu proses perjuangan
c. Kwalitas
kerja yang dimiliki dari suatu pekerjaan
d. Proses
perjuangan menuju cita-cita yang diharapkan
3. Salah
satu faktor yang mempengaruhi rendahnya prestasi diri adalah …
a. Memanfaatkan
kemampuan yang dimiliki
b. Kurangnya
ketekunan dan kerjasama
c. Tidak
mau menjalin kerjasama
d. Tidak
mau mengambil hikmah dari kesulitan yang dihadapi
4. Orang
yang berprestasi memiliki ciri sebagai berikut, kecuali …
a. Konsisten
dalam mengerjakan sesuatu sampai selesai
b. Mengembangkan
potensi berdasarkan inisiatif sendiri
c. Tidak
mau menerima suatu kegagalan
d. Kreatif
dalam mencari sesuatu yang baru
5. Menurut
Charles Garfield langkah yang harus ditempuh untuk meraih prestasi puncak,
diantaranya adalah…
a. Selalu
bersaing dengan orang lain
b. Kejar
kesempatan jangan mengejar hasil
c. Pilihlah
karir yang paling menguntungkan
d. Rela
menanggung risiko
6. Bentuk
kesiapan akademik yang harus dimiliki seseorang jika ingin berkompetensi untuk
meraih prestasi diri adalah sebagai berikut, kecuali …
a. Banyak
lembaga dilembaga formal maupun nonformal
b. Banyak
bertanya kepada teman dan kolega
c. Banyak
berlatih memecahkan masalah
d. Menambah
wawasan dari informasi di media cetak maupun elektronik
7. Dibawah
ini adalah jenis-jenis potensi diri, kecuali
…
a. Psychomotoric c. Spiritual quotient
b. Intellectual
quotient d. Individual quotient
8. Menurut
Carniegle faktor pendukung kesuksesan seseorang dalam mengembangkan potensi
dirinya adalah sebagai berikut, kecuali
…
a. Pengetahuan b.
Keterampilan c. Pemahaman d. Sikap
9. Potensi
sosial emosional (emotional quotient) adalah potensi kecerdasan yang ada pada …
a. Otak
manusia sebelah kanan
b. Otak
manusia sebelah kiri
c. Daya
nalar manusia yang cerdas
d. Kesadaran
manusia untuk mengembangkan potensinya
10. Kesiapan
untuk melakukan sesuatu sesuai dengan segala konsekwensinya, termasuk kategori
sikap yang …
a. Kompetitif
c. Tekun dan kreatif
b. Pantang
menyerah d. Berani mengambil risiko
11. Potensi
diri menurut perlindungan Siahaan adalah kemampuan yang dimiliki setiap pribadi
yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan dalam …
a. Mengembangkan
kreatifitas c. Berprestasi
b. Berinteraksi d. Memanfaatkan kemampuannya
12. Dibawah
ini adalah syarat-syarat untuk memberdayakan potensi diri agar mencapai
prestasi yang dicita-citakan, kecuali
…
a. Memiliki
visi pribadi untuk kepentingan kelompoknya
b. Menerima
adanya realita dan kenyataan yang terjadi
c. Menyadari
tentang perlunya bantuan dan keterlibatan pihak ketiga
d. Memiliki
sikap dan jiwa pemberani
13. Bentuk
potensi diri yang bersifat positif, dinataranya adalah sebagai berikut, kecuali ..
a. Memiliki
idelisme c. Dinamis dan kreatif
b. Memiliki
pengetahuan yang luas d. Semangat dan optimisme
14. Dibawah
ini adalah factor penghambat dalam mengembangkan potensi diri, kecuali ...
a. Individu
sendiri c. Lingkungan
b. Usia
dan umur d Keturunan
15. Contoh
peran serta untuk mewujudkan prestasi diri di bidang ekonomi adalah …
a. Menjadi
ketua kamar dagang dan industry
b. Menjadi
ketua komite olimpiade Indonesia
c. Menjadi
ketua partai politik peserta pemilu
d. Menjadi
seorang pejabat publik didaerah maupun dipusat
B. Jawablah
pertanyaan dibawah ini dengan tepat!
1. Kemampuan
dan kwalitas seseorang akan diukur dari seberapa suksesnya hasil yang diperoleh
dari pengembangan dirinya dan diakui oleh banyak orang. Sedangkan pengertian
prestasi diri secara umum adalah …
………………………………………………………….
………………………………………………………….
2. Kesiapan
mental yang harus dimiliki seseorang jika ingin berkompetensi untuk meraih
prestasi diri, meliputi:
a. ……………………………………………………..
b. ……………………………………………………..
c. ……………………………………………………..
d. ……………………………………………………..
3. Agar
potensi diri dapat berkembang untuk melahirkan suatu prestasi yang dapat
dibanggakan, diperlukan adanya sikap pantang menyerah.
Kemukakan apa yang dimaksud dengan sikap
tersebut!
4. Bila
tidak dikembangkan dan diarahkan secara maksimal pada dasarnya potensi diri
bisa mengarah kepada sikap positif dan sikap negatif.
Kemukakan 4 bentuk potensi diri yang
bersikap negatif!
5. Sebagai
bentuk peran serta dalam mewujudkan prestasi diri sesuai mampuan sesuai
keunggulan bangsa dibidang social budaya, dapat dilakukakan dengan cara sebagai
berikut:
a. ……………………………………………………..
b. ……………………………………………………..
c. ……………………………………………………..
d. ……………………………………………………..
DAFTAR
PUSTAKA
Ø Tim
Abdi Guru. Pendidikan Kewarganegaraan. Untuk SMP kelas IX. Jakarta: Pernerbit
Erlangga. 2006
Ø Suprihartini,
Amin dan Suparyanto, Yudi. Buku Panduan Pendidik Pendidikan Kewarganegaraan
untk SMP/ MTs. Surabaya: Penerbit PT. Jepe Press Media Utama. 2010
Ø Saptono.
Pendidikan Kewarganegaraan untuk SMP kelas IX. Jakarta: Penerbit PT. Phibeta Aneka
Gama. 20117
Ø Santoso,
Slamet. Pendidikan Kewarganegaraan untuk SMP/ MTs IX. Jakarta: Penerbit Pusat
Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional. 2009
Ø Abdulkarim,
Aim, Dr. M.Pd.. Materi Pokok Pendidikan Kewarganegaraan. Bandung: Penerbit
Universitas Pendidikan Indonesia. 2007
Ø Redaksi
Bintang Indonesia. UUD 1945 hasil Amandemen serta penjelasannya. Jakarta:
penerbit Bintang Indonesia. 2007
Langganan:
Postingan (Atom)